SERANG, PUBLISIA.ID – PPMSE Plaza Banten menyelenggarakan Forum Diskusi Penguatan Belanja OPD dan UMKM sebagai upaya memastikan layanan belanja pemerintah daerah berjalan efektif, transparan, dan dapat diakses oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (15/1/2026) bertempat di 1994 Coffee and Creative Space, Kota Serang, dan diikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaku UMKM, serta pengelola PPMSE Plaza Banten.
Forum diskusi ini menjadi ruang koordinasi dan pembahasan teknis terkait optimalisasi belanja OPD melalui platform digital daerah, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi UMKM dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala Divisi Riset dan Teknologi Informasi PPMSE Plaza Banten, Endang Saputra, menyampaikan bahwa forum ini difokuskan pada penguatan fungsi layanan publik PPMSE Plaza Banten.
“Forum ini menjadi ruang kerja bersama untuk menyamakan pemahaman dan menyelesaikan persoalan teknis, sehingga pemanfaatan PPMSE Plaza Banten sebagai sarana belanja OPD dan UMKM dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam diskusi, peserta membahas sejumlah isu, antara lain optimalisasi transaksi belanja OPD, kesiapan UMKM dalam memenuhi kebutuhan pemerintah daerah, serta pemanfaatan sistem PPMSE yang terintegrasi dengan Inaproc LKPP versi 6.
Salah satu narasumber dari UMKM, Diani dari UMKM Dapur Mbae, menyampaikan bahwa forum ini memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pelaku usaha kecil mengenai mekanisme belanja pemerintah.
“Melalui forum ini, UMKM menjadi lebih memahami alur dan persyaratan belanja pemerintah, sehingga dapat berpartisipasi secara lebih optimal,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan OPD dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Banten, Rahmat Hidayat, menilai bahwa pemanfaatan PPMSE Plaza Banten membantu OPD dalam melaksanakan belanja sesuai ketentuan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi UMKM lokal.
PPMSE Plaza Banten merupakan marketplace daerah yang dikelola oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda), yang diarahkan untuk mendukung pelayanan publik melalui sistem belanja pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada penguatan ekonomi daerah.
Forum diskusi berlangsung secara sederhana dengan menitikberatkan pada substansi pembahasan, koordinasi teknis, serta dialog langsung antara OPD dan pelaku UMKM. (*)
