SERANG, PUBLISIA.ID – Universitas Bina Bangsa (UNIBA) Kota Serang mengantongi izin pembukaan Program Studi Hukum Program Magister dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 158/B/O/2026 yang ditetapkan pada 25 Februari 2026.
Dengan terbitnya izin tersebut, menjadi tonggak penting dalam pengembangan kelembagaan dan penguatan kapasitas akademik UNIBA di tingkat pascasarjana. UNIBA menambah daftar program studi jenjang magister yang diselenggarakan.
Pembukaan Program Magister Hukum sebagai langkah strategis dalam merespons kebutuhan tenaga profesional dan akademisi hukum di wilayah Banten dan sekitarnya.
Ketua Dewan Pembina Yayasan UNIBA, Prof. Dr. Furtasan Ali Yusuf, menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas terbitnya izin tersebut. Ia menegaskan bahwa pembukaan Program Magister Hukum merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi di Banten dan Indonesia.
“Program Magister Hukum ini adalah wujud keseriusan kami dalam membangun tradisi akademik yang unggul dan berintegritas. Kami ingin memastikan bahwa UNIBA tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas, dengan menghadirkan pendidikan hukum yang adaptif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan program ini diharapkan mampu melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang kuat, kepekaan terhadap persoalan hukum aktual, serta integritas moral yang tinggi. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga peradilan, dan dunia usaha dalam memperkuat ekosistem pendidikan hukum.
Kata Prof Furtasan, Yayasan akan terus mendukung pengembangan sumber daya dosen, peningkatan kualitas riset, serta perluasan jejaring kerja sama nasional maupun internasional guna menunjang mutu penyelenggaraan Program Magister Hukum tersebut.
Dengan hadirnya Program Magister Hukum, UNIBA diharapkan semakin berperan dalam memperkuat kapasitas pendidikan tinggi di daerah serta berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang hukum, baik untuk sektor pemerintahan, peradilan, maupun dunia usaha. (*)
