Home / Pemerintahan

Rabu, 17 Desember 2025 - 12:42 WIB

Tutup Forum RKPD 2027, Wagub Dimyati Ingatkan Perencanaan Harus Didasari Niat Baik untuk Kepentingan Publik

SERANG, PUBLISIA.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A. Dimyati Natakusumah, secara resmi menutup Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027. Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menekankan pentingnya integritas dalam perencanaan pembangunan dan memperingatkan keras agar seluruh jajaran menghindari praktik persekongkolan.

​Acara penutupan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, pada Selasa (16/12/2025).

​Dimyati menegaskan bahwa pola pikir eksekutif harus visioner dan komprehensif. Ia meminta agar setiap perencanaan didasari niat baik demi kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga  Benahi Perpustakaan SD, Disdikbud Kabupaten Serang Bekali 707 Pengelola

​“Eksekutif berpikirnya harus masif, terstruktur, dan sistematis. Lakukan yang terbaik dengan niat yang baik. Hindari persekongkolan terstruktur yang sistematis,” tegas Dimyati.

​Menurutnya, kualitas perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ia berharap anggaran daerah, sekecil apa pun nominalnya, harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

​“Anggaran sekecil apa pun harus ada _output, outcome, benefit,_ dan _impact_-nya. Maka, perencanaan harus bagus. Arah kebijakan umum harus konkret dan jelas supaya hasilnya lebih terasa. Melalui perencanaan yang matang, kita mengurangi risiko kesalahan,” ungkapnya.

Baca Juga  Dukung Jenama Fesyen Lokal, Tinawati Andra Soni Hadiri Peluncuran Raya Series

​Lebih lanjut, Dimyati menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini memegang peranan vital dalam menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal ini diperlukan demi terciptanya harmonisasi dan kesinambungan pembangunan di Provinsi Banten.

​“Supaya terjadi kesesuaian dan pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya.

​Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKPD. Keterlibatan berbagai elemen dianggap kunci untuk menghasilkan perencanaan yang inklusif dan berkualitas.

​“Perencanaan harus melibatkan birokrasi, masyarakat, pemangku kepentingan, akademisi, dan media agar ada partisipasi dan hasilnya bagus,” pungkas Dimyati. (*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Atensi Penuh Pemerintah Pusat: Menhub dan Wamenhub Intens Tinjau Pelabuhan Ciwandan Kawal Angkutan Lebaran 2026

Pemerintahan

Ketua TP PKK Lampung Ucapkan Selamat untuk Peratin Talang Bamban, Dorong Pengembangan Wisata

Pemerintahan

Menteri Perhubungan Tinjau Pelabuhan Ciwandan, Pastikan Kelancaran Angkutan Lebaran 2026 Berjalan Optimal

Pemerintahan

Pemkot Cilegon Berangkatkan 50 Bus Mudik Gratis Penuh Berkah, Layani Lebih dari 2.000 Pemudik

Pemerintahan

8 Tahun Terkatung-katung, Polemik Lahan SDN Inpres Cikeusal Tuntas di Era Bupati Ratu Zakiyah

Pemerintahan

Wagub Dimyati Bahas Penguatan Bangsa di Forum Kebangsaan Bersama Menkopolkam

Pemerintahan

Pererat Sinergi, Gubernur Andra Soni Hadiri Safari Ramadan di Polda Banten

Pemerintahan

Mantan Napiter ICT, BPU dan GCB Pererat Silaturahmi Ramadan, Serukan Persatuan Bangsa