SERANG, PUBLISIA.ID – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden untuk membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi pemutakhiran data sosial ekonomi yang digelar di Gedung Serbaguna Bai Mahdi Sholeh Ma’mun, Kabupaten Serang, Kamis (12/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Saifullah Yusuf selaku Menteri Sosial Republik Indonesia, Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Ratu Rachmatuzakiyah selaku Bupati Serang. Turut hadir kepala dinas terkait serta para kepala desa se-Kabupaten Serang.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai arahan Presiden melalui Instruksi Presiden.
Data tersebut akan menjadi acuan utama bagi kementerian, pemerintah daerah hingga desa dalam menyalurkan berbagai program bantuan sosial.
Menurutnya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memiliki tugas melakukan pemutakhiran data secara berkala agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Koordinasi dengan Kabupaten Serang ini dalam rangka pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi. Tugas kami sesuai Instruksi Presiden adalah memperbarui data dan memanfaatkannya untuk penyaluran bantuan sosial,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menekankan bahwa peran kepala desa, RT, RW hingga operator desa sangat strategis dalam proses pemutakhiran data di lapangan. Oleh karena itu, seluruh pihak diminta berkolaborasi agar menghasilkan data yang lebih akurat.
“Kami berharap tidak ada lagi ego sektoral. Yang ada adalah kolaborasi, mulai dari dinas sosial, pemerintah daerah hingga perangkat desa dan pendamping sosial agar bisa menghadirkan data yang benar-benar akurat,” katanya.
Saifullah Yusuf juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku dapat memanipulasi atau menaikkan status desil dalam data bantuan sosial.
“Kalau ada yang mengaku bisa menaikkan desil itu penipuan. Yang menentukan hasil itu adalah Badan Pusat Statistik, bukan menteri. Jadi masyarakat tidak perlu percaya pada praktik-praktik manipulasi seperti itu,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Desa, yang telah menyelenggarakan sosialisasi pemutakhiran data sosial ekonomi di Kabupaten Serang.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan sehingga program pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan adanya sosialisasi ini, kami berharap ke depan data yang dimiliki semakin akurat. Warga yang seharusnya menerima bantuan akan mendapatkan bantuan, sementara yang tidak berhak tentu tidak akan menerima,” ujar Ratu Rachmatuzakiyah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bukti kehadiran negara dalam melindungi dan membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di Kabupaten Serang. (*)
