Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.
Ketua Presidium Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten
Di KP3B Kota Serang, pada hari Selasa 14 April 2026, BAPPEDA Banten menggelar rapat pembahasan kegiatan prioritas pemerintahan dan pembangunan manusia tahun 2027. Dalam forum strategis tersebut, Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten hadir membawa dua gagasan utama yang saling terhubung dan saling menguatkan. Kedua gagasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan dirancang sebagai satu kesatuan ekosistem kebijakan untuk mendukung Program Banten Cerdas. Fokusnya adalah membangun sistem yang adil dalam penerimaan santri dan kuat dalam pembinaan karakter. Dari sinilah arah baru peran pesantren dalam pembangunan manusia mulai ditegaskan.
Gagasan pertama adalah reformasi sistem Penerimaan Murid Baru (PMB) berbasis zonasi. Dalam model ini, pesantren tidak lagi bersifat pasif menunggu pendaftaran, tetapi aktif melakukan penjaringan melalui mekanisme undangan. Data kependudukan menjadi dasar pemetaan calon santri di setiap wilayah. Hasil asesmen akhir sekolah juga digunakan untuk membaca potensi akademik dan karakter calon santri. Dengan pendekatan ini, proses seleksi menjadi lebih objektif dan terukur.
Mekanisme PMB kemudian dilengkapi dengan sistem lapor diri sebagai bentuk komitmen awal santri dan keluarga. Sistem ini memperkuat kedisiplinan sekaligus membangun kesadaran sejak awal proses pendidikan. Zonasi memastikan bahwa pesantren tetap terhubung dengan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, pesantren berfungsi sebagai pusat pembinaan sosial di wilayahnya. Model ini juga memperkuat pemerataan akses pendidikan berbasis keadilan wilayah.
Dalam aspek pembiayaan, FSPP mendorong integrasi dengan program sekolah gratis yang berbasis afirmasi. Santri dari keluarga kurang mampu menjadi prioritas utama penerima manfaat. Data kependudukan digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan. Dengan dukungan pemerintah daerah, biaya pendidikan dapat ditanggung secara proporsional. Pesantren berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan.
Skema ini memastikan bahwa tidak ada anak yang terhambat mengakses pendidikan pesantren karena faktor ekonomi. Pendidikan diposisikan sebagai hak dasar yang harus dijamin bersama. Kolaborasi antara pemerintah dan pesantren menjadi kunci keberhasilan implementasi. Dengan sistem ini, pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga instrumen keadilan sosial. Inilah wujud nyata pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Gagasan kedua adalah penguatan dapur pesantren sebagai pusat pembelajaran dan pembinaan karakter. Dapur tidak lagi dipandang sebagai ruang teknis semata, tetapi sebagai laboratorium gizi dan kehidupan. Santri belajar tentang nutrisi, kebersihan, manajemen pangan, dan tanggung jawab kolektif. Pembelajaran berbasis praktik menjadikan dapur sebagai ruang pendidikan yang hidup. Dari sini, nilai disiplin dan kerja sama terbentuk secara alami.
Program dapur juga dikembangkan sebagai tempat magang santri melalui sistem rotasi tugas. Setiap santri mendapatkan pengalaman langsung dalam proses produksi dan distribusi makanan. Kegiatan ini melatih keterampilan hidup yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Dapur menjadi ruang pembentukan karakter yang tidak tergantikan oleh teori di kelas. Dengan pendekatan ini, santri tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan terampil.
Lebih jauh, dapur pesantren memiliki potensi sebagai unit ekonomi produktif. Hasil produksi tidak hanya untuk konsumsi internal, tetapi juga dapat didistribusikan ke masyarakat sekitar. Hal ini menciptakan ekosistem ekonomi berbasis pesantren yang berkelanjutan. Santri belajar kewirausahaan melalui praktik nyata sehari-hari. Kemandirian pesantren pun semakin kuat dan terstruktur.
Agar kedua gagasan ini berjalan efektif, diperlukan sistem pendukung yang kuat dan terukur. FSPP mendorong penyusunan pedoman operasional yang jelas mulai dari PMB hingga pengelolaan dapur. Sistem data menjadi tulang punggung dalam memastikan akurasi dan transparansi. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menjaga kualitas pelaksanaan. Setiap proses memiliki indikator kinerja yang dapat diukur secara objektif.
Kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program ini. Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Pertukaran data dan dukungan pembiayaan menjadi bagian dari kerja sama strategis. Pesantren berperan sebagai simpul yang menghubungkan berbagai kepentingan tersebut. Dengan sinergi yang kuat, dampak program akan semakin luas dan berkelanjutan.
Implementasi kebijakan ini dirancang secara bertahap agar adaptif terhadap kondisi lapangan. Tahap awal difokuskan pada pembangunan sistem dan uji coba terbatas. Tahap berikutnya adalah implementasi penuh dengan penguatan monitoring. Evaluasi menjadi bagian penting untuk penyempurnaan berkelanjutan. Model yang berhasil kemudian dapat direplikasi ke wilayah pesantren lainnya.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta didik, tetapi juga dari kualitas dampak yang dihasilkan. Akses pendidikan yang lebih merata menjadi indikator utama. Selain itu, ketepatan sasaran pembiayaan dan peningkatan keterampilan santri juga menjadi ukuran penting. Keterlibatan masyarakat dalam ekosistem pesantren turut menjadi parameter keberhasilan. Data menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan.
Pada akhirnya, dua gagasan ini membentuk satu kesatuan visi besar pesantren dalam mendukung Program Banten Cerdas. Dari sistem penerimaan hingga dapur pembinaan, semuanya diarahkan untuk membentuk manusia seutuhnya. Pesantren hadir sebagai pusat pendidikan, pembinaan karakter, sekaligus penggerak peradaban. Dengan semangat Forum Silaturrahim Pondok Pesantren (FSPP), kolaborasi ini menjadi ikhtiar bersama membangun masa depan. Dari zonasi hingga dapur, jalan cerdas pesantren sedang kita bangun bersama. Wallahul musta’an. (*)
