Home / Pemerintahan

Rabu, 7 Januari 2026 - 21:41 WIB

RKPD 2027 Cilegon Mulai Disusun, Ini Bocoran Arah Pembangunannya

CILEGON, PUBLISIA.ID — Pemkot Cilegon mulai mematangkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tahapan penyusunan perencanaannya dipastikan secara teknokratik, partisipatif, dan responsif terhadap berbagai isu pembangunan.

Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon Ahmad Jubaedi menjelaskan bahwa proses awal penyusunan RKPD 2027 melalui forum konsultasi publik telah dilakukan. Tahapan ini, katanya, menjadi landasan awal sebelum masuk ke rangkaian Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang).

“RKPD 2027 diawali dengan perencanaan teknokratik dan partisipatif. Musrenbang kelurahan dan kecamatan dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Februari 2026,” kata Jubaedi, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga  Implementasi Kebijakan, Gubernur Ambil Rapor Anak ke Sekolah

Jubaedi menjelaskan, hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan nantinya akan dipadukan dengan forum konsultasi publik serta forum perangkat daerah. Tujuannya, itu untuk memastikan usulan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam perencanan kerja perangkat daerah (Renja).

Setelah tahapan tersebut, Pemkot Cilegon akan menggelar Musrenbang tingkat kota pada minggu ketiga April 2026.

“Tentu kami akan menyesuaikan jadwal dari pemerintah Provinsi Banten,” ujar Jubaedi.

Forum tersebut, lanjutnya, menjadi ajang finalisasi usulan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan provinsi, RPJMD, serta pokok-pokok pikiran DPRD atau pokir. Dokumen RKPD 2027 juga akan memperhatikan tahun kedua pelaksanaan program kerja Walikota Cilegon dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar – Fajar Hadi Prabowo.

Baca Juga  Pemkot Cilegon Bentuk Satgas Penanganan Banjir dan Hentikan Sementara Galian Tambang di Empat Kecamatan

“Sehingga nantinya sinkron antara visi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat,” terangnya.

Saat penyusunan RKPD nanti, Pemkot Cilegon melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, industri, komunitas, NGO, hingga para akademisi. Keterlibatan unsur pentahelix ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan agar tetap sejalan dengan kerangka pendanaan dan RPJMD.

“Sehingga semua kepentingan terakomodir, baik itu dari dunia usaha, kepentingan masyarakat hingga dunia pendidikan,” jelasnya. (sdk/red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

KPK Apresiasi Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi Pemerintahan Provinsi Banten

Pemerintahan

Gelar Musrenbang Kecamatan Pabuaran Alokasikan Disektor Pendidikan

Pemerintahan

Ketua Fraksi PAN Desi Ferawati Kunjungi Dapur Umum di Carenang dan Tanara, Pastikan Logistik Aman

Pemerintahan

Disdukcapil Kabupaten Serang Buka Layanan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Terdampak Banjir

Pemerintahan

DPRD Kabupaten Serang Tekankan Sinergi Penanggulangan Dampak Banjir

Pemerintahan

DKPP Kabupaten Serang Salurkan Bantuan Benih Padi bagi Petani Terdampak Banjir

Pemerintahan

Pemkab Serang Teken Kerja Sama tentang LP2B Akses Tol RS Adhyaksa dengan DPUPR Banten

Pemerintahan

Resmikan Puskesmas Kibin, Bupati Ratu Zakiyah Ingatkan Dahulukan Layanan dari Sisi Kemanusiaan