Home / Pemerintahan

Rabu, 17 Desember 2025 - 12:42 WIB

Tutup Forum RKPD 2027, Wagub Dimyati Ingatkan Perencanaan Harus Didasari Niat Baik untuk Kepentingan Publik

SERANG, PUBLISIA.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A. Dimyati Natakusumah, secara resmi menutup Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027. Dalam kesempatan tersebut, Dimyati menekankan pentingnya integritas dalam perencanaan pembangunan dan memperingatkan keras agar seluruh jajaran menghindari praktik persekongkolan.

​Acara penutupan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang, pada Selasa (16/12/2025).

​Dimyati menegaskan bahwa pola pikir eksekutif harus visioner dan komprehensif. Ia meminta agar setiap perencanaan didasari niat baik demi kepentingan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga  Kesbangpol Kabupaten Serang Beri Pembinaan kepada Puluhan Ormas

​“Eksekutif berpikirnya harus masif, terstruktur, dan sistematis. Lakukan yang terbaik dengan niat yang baik. Hindari persekongkolan terstruktur yang sistematis,” tegas Dimyati.

​Menurutnya, kualitas perencanaan merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Ia berharap anggaran daerah, sekecil apa pun nominalnya, harus mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

​“Anggaran sekecil apa pun harus ada _output, outcome, benefit,_ dan _impact_-nya. Maka, perencanaan harus bagus. Arah kebijakan umum harus konkret dan jelas supaya hasilnya lebih terasa. Melalui perencanaan yang matang, kita mengurangi risiko kesalahan,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemerintah Kota Cilegon Resmi Menutup MTQ XXIV, Kecamatan Gerogol Raih Juara Umum

​Lebih lanjut, Dimyati menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini memegang peranan vital dalam menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Hal ini diperlukan demi terciptanya harmonisasi dan kesinambungan pembangunan di Provinsi Banten.

​“Supaya terjadi kesesuaian dan pembangunan yang berkelanjutan,” imbuhnya.

​Ia juga menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RKPD. Keterlibatan berbagai elemen dianggap kunci untuk menghasilkan perencanaan yang inklusif dan berkualitas.

​“Perencanaan harus melibatkan birokrasi, masyarakat, pemangku kepentingan, akademisi, dan media agar ada partisipasi dan hasilnya bagus,” pungkas Dimyati. (*)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Program Sekolah Gratis Andra Soni Dongkrak Minat Siswa ke Sekolah Swasta

Pemerintahan

Pemkot Cilegon Gencarkan Sidak Pasar Jelang Idul Adha 1447 H

Pemerintahan

Dinas Pariwisata Banten Gandeng Wartawan Promosikan Destinasi Wisata dan Dongkrak Kunjungan Wisatawan

Pemerintahan

MUI Kabupaten Serang Puji Sikap Bupati, Tolak Rumah dan Mobil Dinas demi Kepentingan Rakyat

Pemerintahan

Rakor Forkopimda, Bupati Serang Bahas Berbagai Isu Jelang Idul Adha

Pemerintahan

Pemkot Cilegon dan OJK Banten Perkuat Sinergi Percepatan Akses Keuangan Daerah

Pemerintahan

Tahap Awal, Bank Banten Dipercaya Kelola BLUD RSUD Cilegon

Pemerintahan

Wali Kota Cilegon Robinsar Tingkatkan Komitmen Kesejahteraan Buruh