AUSTRALIA, PUBLISIA.ID-Pengurus baru Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Australia–New Zealand periode 2025–2030 resmi dilantik dalam seremoni daring yang dipimpin Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi diaspora alumni HMI di kawasan tersebut untuk memperkuat kontribusi mereka pada jejaring global dan pembangunan Indonesia.
Acara yang dihadiri lebih dari 50 peserta, termasuk tokoh nasional serta para pakar KAHMI, berlangsung hangat dan komunikatif. Para pembicara bergiliran menyampaikan pandangan mengenai peran strategis diaspora.
Presidium MN KAHMI, Sutomo, menilai keberadaan KAHMI di luar negeri memiliki nilai strategis dalam memperkuat representasi masyarakat Indonesia. “Diaspora memberikan perspektif baru dalam isu tata kelola dan kebijakan publik. Itu modal penting,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga, yang juga Ketua Dewan Pembina KAHMI AUNZ.
Ia menekankan bahwa alumni HMI di luar negeri memiliki peran penting dalam membawa perspektif global bagi pengembangan kebijakan transmigrasi dan pembangunan wilayah Indonesia.
“Kita berada di era global yang bergerak cepat. Diaspora HMI harus menjadi contoh kontribusi kreatif dan adaptif terhadap perubahan, termasuk dalam memberikan gagasan bagi pemerataan pembangunan dan penguatan daerah-daerah baru,” tutur Viva Yoga dalam arahannya.
Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Vanuatu, Siswo Pramono, turut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya penguatan peran diaspora HMI di kawasan Australia.
Ia menilai keberadaan komunitas ini dapat menjadi jembatan strategis bagi kerja sama Indonesia–Australia, khususnya dalam bidang pendidikan, pengembangan kapasitas, dan pemberdayaan komunitas.
Dari jajaran pakar, Prof. Siti Zuhro, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi KAHMI sekaligus Ketua Dewan Pakar KAHMI AUNZ, menggarisbawahi pentingnya peran diaspora sebagai penghubung masyarakat Indonesia dengan dunia internasional.
Sementara itu, Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X DPR RI, menyoroti pentingnya penguatan SDM diaspora. Ia mengatakan, “Akses pendidikan dan pengalaman internasional adalah modal utama diaspora untuk berkontribusi pada transformasi Indonesia.”
Pelantikan ini semakin semarak dengan adanya video ucapan selamat dari 30 lebih tokoh nasional. Antara lain, Ketua DPD RI Sultan Najamudin, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily, Anies Baswedan, Anas Urbaningrum.
Lalu, Sekretaris Dewan Pakar MN KAHMI Subandriyo dan Sekretaris Dewan Etik MN KAHMI Muchlis Patahna, Ketua Umum PB HMI periode 1995 – 1997 Taufik Hidayat, serta Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafiq Mughni, Konjen RI Sydney Pendekar Sondakh, Konjen RI Melbourne Yohanes Jatmiko, Konjen RI Perth Irvan Buchari, sejumlah rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menunjukkan kuatnya dukungan terhadap pengembangan KAHMI di luar negeri.
Abbadi Thalib, sebagai Ketua Umum MP KAHMI AUNZ, dalam sambutannya menekankan fokus utama kepengurusan baru ini adalah untuk memperkuat konsolidasi, meningkatkan kapasitas diaspora, dan memastikan peran KAHMI relevan dalam isu-isu lintas negara.
Ia juga menuturkan pentingnya pendampingan bagi kader dan adik-adik HMI di rantau. “HMI membentuk karakter kita. Sekarang saatnya kita membalas dengan memberikan akses, bimbingan, dan kesempatan bagi generasi berikutnya,” tambahnya.
Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menyampaikan dalam closing statementnya bahwa Majelis Nasional akan terus mendukung KAHMI AUNZ.
“Kami ingin memastikan KAHMI AUNZ menjadi bagian integral dari jejaring global alumni HMI,” ujarnya dalam pernyataan penutup.
Rangkaian acara ditutup dengan kegiatan ramah-tamah dan foto bersama, serta pembacaan doa yang disampaikan oleh Ustad Hamim Jufri, Ketua Dewan Penasehat KAHMI AU NZ.
Pelantikan pengurus KAHMI Australia–New Zealand ini menegaskan komitmen diaspora alumni HMI untuk terus berkontribusi secara nyata, baik bagi komunitas Indonesia di luar negeri maupun bagi pembangunan nasional. (red)
