Home / Pemerintahan

Rabu, 7 Januari 2026 - 21:41 WIB

RKPD 2027 Cilegon Mulai Disusun, Ini Bocoran Arah Pembangunannya

CILEGON, PUBLISIA.ID — Pemkot Cilegon mulai mematangkan tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tahapan penyusunan perencanaannya dipastikan secara teknokratik, partisipatif, dan responsif terhadap berbagai isu pembangunan.

Plt Kepala Bappedalitbang Kota Cilegon Ahmad Jubaedi menjelaskan bahwa proses awal penyusunan RKPD 2027 melalui forum konsultasi publik telah dilakukan. Tahapan ini, katanya, menjadi landasan awal sebelum masuk ke rangkaian Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang).

“RKPD 2027 diawali dengan perencanaan teknokratik dan partisipatif. Musrenbang kelurahan dan kecamatan dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Februari 2026,” kata Jubaedi, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga  Wagub Dimyati: Pecatur Banten Harus Berprestasi di Tingkat Nasional

Jubaedi menjelaskan, hasil Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan nantinya akan dipadukan dengan forum konsultasi publik serta forum perangkat daerah. Tujuannya, itu untuk memastikan usulan masyarakat benar-benar terakomodasi dalam perencanan kerja perangkat daerah (Renja).

Setelah tahapan tersebut, Pemkot Cilegon akan menggelar Musrenbang tingkat kota pada minggu ketiga April 2026.

“Tentu kami akan menyesuaikan jadwal dari pemerintah Provinsi Banten,” ujar Jubaedi.

Forum tersebut, lanjutnya, menjadi ajang finalisasi usulan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan provinsi, RPJMD, serta pokok-pokok pikiran DPRD atau pokir. Dokumen RKPD 2027 juga akan memperhatikan tahun kedua pelaksanaan program kerja Walikota Cilegon dan Wakil Walikota Cilegon, Robinsar – Fajar Hadi Prabowo.

Baca Juga  Inovasi Kelembagaan dan Organisasi Bawaslu Sebagai Penjaga Integritas Elektoral

“Sehingga nantinya sinkron antara visi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat,” terangnya.

Saat penyusunan RKPD nanti, Pemkot Cilegon melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, industri, komunitas, NGO, hingga para akademisi. Keterlibatan unsur pentahelix ini dinilai penting untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan agar tetap sejalan dengan kerangka pendanaan dan RPJMD.

“Sehingga semua kepentingan terakomodir, baik itu dari dunia usaha, kepentingan masyarakat hingga dunia pendidikan,” jelasnya. (sdk/red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Program Sekolah Gratis Andra Soni Dongkrak Minat Siswa ke Sekolah Swasta

Pemerintahan

Pemkot Cilegon Gencarkan Sidak Pasar Jelang Idul Adha 1447 H

Pemerintahan

Dinas Pariwisata Banten Gandeng Wartawan Promosikan Destinasi Wisata dan Dongkrak Kunjungan Wisatawan

Pemerintahan

MUI Kabupaten Serang Puji Sikap Bupati, Tolak Rumah dan Mobil Dinas demi Kepentingan Rakyat

Pemerintahan

Rakor Forkopimda, Bupati Serang Bahas Berbagai Isu Jelang Idul Adha

Pemerintahan

Pemkot Cilegon dan OJK Banten Perkuat Sinergi Percepatan Akses Keuangan Daerah

Pemerintahan

Tahap Awal, Bank Banten Dipercaya Kelola BLUD RSUD Cilegon

Pemerintahan

Wali Kota Cilegon Robinsar Tingkatkan Komitmen Kesejahteraan Buruh