SERANG, PUBLISIA.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mengapresiasi kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dalam membangun Provinsi Banten. Berbagai langkah pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dinilai menunjukkan arah yang positif.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Umum MUI Banten KH. Bazari Syam pada agenda pengajian ulama dan umara dalam rangka Safari Ramadan yang diinisiasi MUI Provinsi Banten di Aula Kantor MUI Banten, Curug, Kota Serang, Senin (9/3/2026).
Bazari menyampaikan, selama satu tahun kepemimpinan Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah, pemerintah provinsi dinilai telah melakukan berbagai upaya perbaikan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.
“Atas nama jajaran pengurus MUI Provinsi Banten, kami mengucapkan apresiasi atas satu tahun pengabdian Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah,” ujar Bazari.
Menurutnya, sejumlah langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi menunjukkan komitmen dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat Banten.
“MUI Banten memandang selama setahun ini, Gubernur dan Wakil Gubernur telah melakukan berbagai upaya perbaikan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat sampai ke pedesaan,” katanya.
Bazari bahkan menyoroti komitmen Andra Soni yang dinilai turun langsung memperhatikan pembangunan infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan desa yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat.
“Sepertinya baru kali ini Banten mendapatkan Gubernur yang memberikan perhatian langsung terhadap pembangunan jalan desa. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain kinerja pembangunan, Bazari juga menilai kepemimpinan Andra Soni menunjukkan teladan dalam hal adab dan akhlak. Ia menceritakan pengalaman saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama tokoh-tokoh Banten pada waktu lalu.
Menurutnya, pada kegiatan tersebut Andra Soni menunjukkan sikap hormat kepada gurunya di hadapan para tokoh dan masyarakat yang hadir.
“Bagi kami itu luar biasa. Pak Gubernur Andra Soni memberi teladan bahwa adab harus didahulukan sebelum ilmu,” katanya.
Bazari menilai sikap tersebut menjadi pesan moral penting bagi masyarakat bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya dilihat dari kemampuan, tetapi juga dari akhlak dan penghormatan kepada para ulama dan guru.
“Karena itu mari kita bersama-sama menjadi orang yang mendahulukan adab dan akhlak daripada ilmu,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, ia selalu berpegang pada visi pembangunan, yaitu Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi. Gubernur mengaku terus mengingat pesan yang pernah disampaikan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengenai pentingnya keselarasan antara visi dan aksi dalam kepemimpinan.
“Aksi tanpa visi adalah ilusi, visi tanpa aksi adalah sensasi, dan tanpa visi serta aksi hanya menjadi angan-angan,” katanya.
Menurutnya, masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah memang baru berjalan sekitar satu tahun. Namun, ia menegaskan bahwa tahun pertama tersebut difokuskan untuk meletakkan fondasi pembangunan yang kuat bagi kemajuan Banten ke depan.
“Kami baru bekerja sekitar satu tahun lebih. Tapi di tahun pertama ini kami berupaya meletakkan fondasi yang tepat untuk kemajuan Banten,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada MUI Banten yang selama ini terus memberikan dukungan, masukan, serta pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menjaga kehidupan umat. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, ulama, dan umara menjadi kunci penting dalam membangun Banten yang lebih baik.
“Kami ingin terus memperkuat silaturahmi dan kolaborasi dengan para ulama, karena peran ulama sangat penting dalam menjaga umat sekaligus mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.
Pengajian ulama dan umara dihadiri jajaran pengurus MUI Provinsi Banten, kabupaten dan kota, unsur Forkopimda Provinsi Banten, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. (*)
