SERANG, PUBLISIA.ID-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Republik Indonesia (LSM RI) Provinsi Banten Syarifudin kembali melontarkan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan baru pemerintah.
Syarifudin menilai banyak kebijakan pemerintah pusat yang malah membuat rakyat marah.
Ia menilai kebijakan pemerintah pusat ini tidak realistis, dan sangat berpotensi menimbulkan persoalan nasional di masa depan yang bisa mengganggu stabilitas nasional.
Syarifudin menyebut bahwa Kabinet Merah Putih telah mengeluarkan beberapa aturan yang nyeleneh dan membahayakan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.
Ia menyebut di antara kebijakan yang salah kaprah itu adalah wacana pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, serta penyitaan lahan yang dianggap tidak produktif dalam waktu 2 tahun.
“Kebijakan itu salah kaprah sangat tidak logis dan bisa menjadi bencana nasional jika tetap dijalankan. Ini sama saja menekan rakyat kecil, bukan malah membantu,” kata Syarifudin.
Mereka juga menyoroti tingginya beban pajak yang dirasakan masyarakat, yang dinilai semakin memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
LSM RI Banten juga memperingatkan bahwa jika kebijakan-kebijakan ini terus diterapkan tanpa kajian mendalam dan dialog dengan publik, maka dikhawatirkan akan menjadi “bom waktu” yang memicu ketidakstabilan sosial dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
“Seharusnya negara hadir untuk memberikan solusi, bukan justru malah menciptakan masalah pelik bagi rakyat yang masih diderita kesusahan,” tegasnya.
Secara tegas, Syarifudin meminta kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat.
“Seharusnya lebih mengutamakan pendekatan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak bukan kepentingan sepihak yang menindas,” tegasnya.(red)
