SERANG, PUBLISIA.ID-Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan dua aspirasi saat kunjungan kerja (Kunker) Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Pendopo Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang Senin, 17 Juli 2025.
Kedua aspirasi itu yakni terkait aktivitas galian C atau penambangan pasir ilegal yang ada di beberapa kecamatan dan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Cikande.
“Alhamdulillah hari ini kami hadir di acara kunjungan kerja Bapak Ketua MPR RI, tadi ada kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan aspirasi,” ujar Bupati Ratu Zakiyah kepada wartawan.
Ratu Zakiyah mengatakan, ada beberapa aspirasi yang disampaikan kepada Ketua MPR RI yaitu tentang galian pasir ilegal yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang. Bupati meminta untuk bisa menjembatani kepada Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) sehingga aktivitas galian pasir ilegal tidak marak lagi.
“Galian pasir banyak tersebar di Kabupaten Serang yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Saya mohon kepada Ketua MPR RI untuk bisa menjembatani kepada kementerian yang terkait, sehingga hal itu bisa ditertibkan lagi sesuai dengan peruntukkan,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan aspirasi di sektor kesehatan.
Ratu Zakiyah mengatakan, saat ini Kabupaten Serang masih membutuhkan pembangunan Rumah Sakit Tipe D maupun Tipe C di wilayah Kecamatan Cikande. Itu karena jumlah warganya mencapai lebih dari 350 ribu jiwa.
”Kami membutuhkan rumah sakit karena jumlah warga 350 ribuan jiwa, kami mohon dibangun rumah sakit Tipe D atau C, sehingga ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan bisa segera tertangani dengan baik,”ungkapnya.
Ratu Zakiyah mengaku bersyukur, Ketua MPR RI Ahmad Muzani bisa mendengarkan aspirasi yang disampaikan.
“Kami mengucapkan terima kepada Bapak Ahmad Muzani yang telah berkenan hadir di di Banten, sangat senang dan bangga bisa datang di hari ini,”paparnya.
Turut hadir Gubernur Banten Andra Soni, para kepala daerah atau wakil kepala daerah di delapan kabupaten dan kota se Provinsi Banten, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten dan instansi vertikal lainnya. (red)
